AMBON, Fakta64.com – Pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoad Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang digelar di Ambon, Rabu (1/4/2026).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan, pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional guna memperkuat pertahanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan strategis.
“Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dan kepentingan strategis nasional. Dan menjadi ruang strategis dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucap Gubernur dalam sambutannya, di Ambon, (01/04/2026).
Gubernur, menilai tema diskusi sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh komponen bangsa, tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, secara geografis, Maluku memiliki posisi strategis dengan 1.388 pulau, di mana 92,4 persen wilayahnya merupakan laut. Wilayah ini juga berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III serta berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Dijelaskan, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis yang berfungsi ganda, yakni memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di satu sisi menjadi perisai kedaulatan, di sisi lain sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat berbasis kelautan,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut, dikatakan, Maluku juga memiliki potensi besar di sektor perikanan nasional melalui tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik.
“Kita menghadapi paradoks, kekayaan sumber daya alam yang besar belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gubernur.
Dalam konteks kawasan perbatasan, kata Gubernur, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah pun mendorong transformasi wilayah perbatasan menjadi kawasan “sabuk kemakmuran”.
“Kami ingin menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang hidup, produktif, dan sejahtera, bukan lagi terisolasi,” tutur Gubernur.
Gubernur, menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mengembangkan berbagai strategi ekonomi biru, seperti pembangunan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam menjaga keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.
“Kolaborasi ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” tegas Gubernur.
Di akhir pernyataannya, Gubernur, menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.
“Di laut, kedaulatan diuji. Di sanalah Indonesia harus berdiri tegak tanpa kompromi,” pungkas Gubernur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komandan Seskoal, Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (F64)
About The Author
