Ambon, Fakta64.com — Ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku karena berpotensi menekan produksi sekaligus mengganggu distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Kondisi paling terasa kini terjadi pada komoditas cabai. Musim panas berkepanjangan membuat produksi cabai lokal dari sejumlah sentra, terutama Kabupaten Buru dan Pulau Seram, terus menurun hingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar gangguan pasokan tidak berkembang menjadi persoalan ketahanan pangan di masyarakat.
“Jadi saat ini, kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan/FDP, terutama untuk komoditi cabai. Cabai lokal yang semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, maka komoditi ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelas Inawati.
Menurutnya, dampak kekeringan akibat El Nino tidak hanya berpotensi menurunkan produksi tanaman pangan, tetapi juga dapat memengaruhi ketersediaan cabai, sayuran hingga pakan ternak.
Di sisi lain, ancaman karhutla juga dapat memperburuk situasi. Selain merusak lahan pertanian, kabut asap berpotensi mengganggu jalur transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi distribusi pangan antarpulau di Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Menghadapi ancaman tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Maluku menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Penguatan cadangan pangan daerah menjadi salah satu prioritas dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas strategis lainnya sekaligus kesiapan penyalurannya ke wilayah yang membutuhkan.
Koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi serta instansi terkait juga diperkuat untuk menjaga distribusi antarpulau tetap berjalan, terutama ketika kondisi cuaca berpotensi menghambat pengiriman.
Pemprov Maluku juga meningkatkan pemantauan harga sejumlah komoditas strategis. Gerakan Pangan Murah (GPM) disiapkan sebagai salah satu instrumen untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami gangguan pasokan.
Tak hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti sagu, umbi-umbian dan jagung. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat Maluku.
Ancaman karhutla turut menjadi perhatian lintas sektor. Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan untuk memperkuat pemantauan titik panas, kualitas udara serta dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi pangan.
Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi mengganggu produksi dan distribusi, pemerintah menilai langkah antisipasi tidak bisa dilakukan setelah krisis terjadi. Ketersediaan stok, kelancaran transportasi dan stabilitas harga harus dijaga secara bersamaan agar tekanan iklim tidak berubah menjadi krisis pangan di wilayah kepulauan.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ikut menjaga stabilitas pasokan, memanfaatkan pangan lokal serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Pemprov Maluku berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga pasokan bahan pangan tetap tersedia, distribusi antarpulau tetap bergerak dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah tekanan perubahan kondisi iklim. (Diskominfo Promal)
About The Author
