Ambon, Fakta64.com — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mempertegas komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam kerja nyata.
Pesan tersebut mengemuka dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Pemprov Maluku yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, di Kantor Gubernur Maluku, Senin (17/8/2026).
Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemprov Maluku.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sadali Ie, ditegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas seremoni tahunan. Lebih dari itu, peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk menjaga hasil perjuangan para pendahulu melalui pengabdian dan tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kemerdekaan yang telah kita peroleh jangan disia-siakan dan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata,” demikian pesan Gubernur Maluku.
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya membangun bangsa yang mandiri, menjunjung tinggi keadilan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan secara merata.
Gubernur menekankan, kedaulatan harus tercermin melalui kemandirian politik, ekonomi, dan budaya, sekaligus kemampuan bangsa menghadapi tantangan global. Sementara keadilan harus diwujudkan melalui penegakan hukum tanpa tebang pilih serta pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Adapun kemakmuran diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
Bagi Maluku, nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan dituntut tegas dalam menegakkan aturan, tetapi tetap humanis dan peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh jajaran OPD tidak terjebak dalam pola kerja sektoral maupun kepentingan pribadi. Setiap perangkat daerah diminta menyatukan langkah dan memastikan program yang dijalankan sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
“Kita mungkin berbeda jabatan, berbeda tugas dan kewenangan, tetapi kita memiliki satu sumpah pengabdian: bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tegasnya.
Penegasan tersebut menempatkan tanggung jawab ASN tidak hanya pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemprov Maluku menyatukan energi dan pengabdian untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemprov Maluku kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan optimalisasi potensi daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat kemerdekaan tersebut tidak berhenti dalam pidato dan upacara, tetapi tercermin dalam kinerja birokrasi, pemerataan pembangunan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Maluku. (F64)
About The Author
