Ambon, Fakta64.com — Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas daerah bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi menjadi salah satu fondasi utama untuk membuka pintu investasi dan menggerakkan roda perekonomian.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan penegasan itu saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku di Hotel Grand Avira, Ambon, Kamis (6/8/2026).
Mengangkat tema “IWAPI Berkarya, UMKM Jaya, Maluku Maju, Indonesia Berdaulat”, Rakerda tersebut mempertemukan jajaran IWAPI, pemerintah daerah, organisasi perempuan, serta pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku.
Vanath menilai IWAPI yang telah berdiri lebih dari setengah abad tidak lagi berada pada tahap membangun fondasi organisasi. Menurutnya, pengalaman panjang tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret yang mampu menciptakan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tidak berjalan baik, berarti ada salah satu pohon yang tidak tumbuh,” kata Vanath.
Ia menggunakan analogi “tiga pohon” untuk menggambarkan struktur ekonomi Maluku, yakni pemerintah, sektor swasta, dan perbankan. Ketiganya, menurut Vanath, harus tumbuh beriringan agar perputaran uang di daerah semakin kuat.
Namun, ia memberi penekanan khusus terhadap sektor swasta karena investasi dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.
“Yang paling menentukan adalah sektor swasta karena investasi menjadi penggerak utama ekonomi,” tegasnya.
Keamanan Jadi Syarat Investasi
Vanath mengingatkan bahwa membangun iklim investasi tidak cukup hanya dengan menawarkan kemudahan perizinan maupun potensi sumber daya alam. Faktor keamanan dan stabilitas daerah juga menjadi pertimbangan penting bagi investor.
Menurut dia, modal tidak akan mudah masuk apabila investor merasa aktivitas usahanya berada di wilayah yang tidak memberikan jaminan keamanan.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah upaya Maluku memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar belanja pemerintah.
Vanath mengakui perekonomian Maluku masih banyak bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir, kebijakan efisiensi fiskal turut menekan ruang belanja pemerintah daerah.
Kondisi itu, kata dia, membuat peran sektor perbankan semakin dibutuhkan untuk menjaga perputaran uang dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, sinergi pemerintah, dunia usaha, dan perbankan dinilai menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar pilihan.
IWAPI: Potensi Lokal Harus Naik Kelas
Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI, Ir. Dyah Anita Prihapsari, M.BA, menilai tema Rakerda II IWAPI Maluku mencerminkan posisi strategis perempuan pengusaha dalam memperkuat ekonomi nasional.
Dyah menyebut IWAPI kini telah berusia 51 tahun dengan jaringan organisasi di 259 kabupaten/kota serta satu perwakilan di Malaysia. Organisasi tersebut memiliki lebih dari 40 ribu anggota, dengan sekitar 98 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku yang dinilainya berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut, menurut Dyah, harus dimanfaatkan perempuan pengusaha untuk mengembangkan produk berbasis kekayaan alam dan potensi lokal Maluku.
Bagi IWAPI, tantangannya bukan sekadar menghasilkan produk, tetapi bagaimana mengubah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu masuk ke pasar nasional hingga internasional.
Dyah mendorong pelaku usaha perempuan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah.
“Kebijakan Presiden saat ini menempatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai prioritas. Ini peluang bagi perempuan pengusaha untuk mengolah potensi daerah dari hulu sampai hilir menjadi produk unggulan Maluku,” ujarnya.
Dorongan tersebut sekaligus menempatkan UMKM sebagai mata rantai penting dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui pengolahan hasil bumi dan komoditas unggulan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
IWAPI Maluku Bidik Pasar Lebih Luas
Ketua DPD IWAPI Maluku, Nita Bin Umar, menegaskan Rakerda II tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin organisasi.
Forum tersebut, kata Nita, harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perempuan pengusaha dalam melahirkan inovasi, membuka peluang usaha baru, serta memperluas akses pasar.
IWAPI Maluku, lanjutnya, akan terus mendorong lahirnya perempuan pengusaha yang kreatif dan tangguh, sekaligus mampu membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas.
“Kami ingin perempuan pengusaha tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan ekonomi Maluku,” ujarnya.
Nita turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dan berbagai pihak terhadap program pemberdayaan perempuan serta pengembangan UMKM.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha perempuan di Maluku.
“Sinergi yang terbangun menjadi kekuatan bagi IWAPI untuk terus berkembang, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan daya saing UMKM perempuan di Provinsi Maluku,” pungkas Nita. (F64)
About The Author
