Jakarta, Fakta64.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan pengembangan Blok Masela harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti sebagai proyek eksploitasi sumber daya alam.
Pesan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Blok Masela sebagai Motor Pertumbuhan: Memperkuat Ketahanan Energi Indonesia dan Mempercepat Kesejahteraan Maluku” yang digelar Forum Komunikasi Aktivis Maluku Jakarta di Buntu Coffee, Tebet, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta, hadir sekaligus menyampaikan pandangan Pemprov Maluku terkait arah pengembangan proyek strategis tersebut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku, Pemprov menilai Blok Masela memiliki posisi strategis, bukan hanya bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi Maluku.
“Blok Masela bukan sekadar proyek gas. Bagi Indonesia, Blok Masela memiliki arti strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung kebutuhan industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi Maluku, Blok Masela harus menjadi momentum untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” kata Gubernur.
Pemprov Maluku menilai ukuran keberhasilan Blok Masela tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi, pembangunan fasilitas, maupun kapasitas produksi gas.
Yang jauh lebih penting, kata Gubernur, adalah sejauh mana proyek tersebut mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas peluang usaha masyarakat, memperkuat UMKM dan koperasi, serta menggerakkan perekonomian daerah.
“Maluku tidak boleh hanya menjadi tempat sumber daya alam diambil. Maluku harus menjadi bagian penting dalam proses penciptaan nilai tambah,” tegas Gubernur.
Untuk itu, Pemprov Maluku mendorong sejumlah agenda strategis. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi agar tenaga kerja Maluku mampu memenuhi kebutuhan industri.
Proses rekrutmen juga diminta dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi.
Kedua, keterlibatan pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, dan badan usaha daerah harus diperkuat agar mampu masuk dalam rantai pasok industri melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, kemitraan, serta keterbukaan informasi pengadaan.
Ketiga, Blok Masela diharapkan menjadi pengungkit transformasi ekonomi Maluku dengan mendorong sektor produktif, seperti kelistrikan, perikanan, industri pengolahan hasil laut, transportasi, dan logistik.
Keempat, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Pemprov Maluku juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, energi, air bersih, fasilitas kesehatan, hingga sistem logistik dinilai menjadi bagian penting agar manfaat Blok Masela tidak terputus dari pembangunan wilayah kepulauan Maluku.
“Pembangunan Blok Masela harus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan. Kekayaan alam boleh berada di bawah laut Maluku, tetapi nilai tambahnya harus tumbuh di Maluku melalui lapangan kerja, usaha masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, konektivitas, dan kesejahteraan rakyat,” demikian pesan Gubernur Maluku.
Pemprov Maluku memastikan ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, SKK Migas, operator, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat akan terus dibuka untuk mengawal pengembangan Blok Masela.
Pemprov berharap proyek strategis tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi Indonesia, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku. (F64)
About The Author
