BULA, Fakta64.com — Tokoh masyarakat Seram Bagian Timur (SBT), Umar Gassam, menilai Pemerintah Daerah (Pemda) SBT belum menjawab substansi utama persoalan pendidikan yang dihadapi anak-anak Dusun Wolok, Kecamatan Kilmury.
Pernyataan itu disampaikan Umar sebagai respons terhadap press release Pemda SBT tertanggal 24 Agustus 2026 yang disampaikan Juru Bicara Pemda, Ahmad Mony, terkait klarifikasi revitalisasi SD Negeri 08 Kilmury.
Menurut Umar, klarifikasi Pemda justru bergeser ke persoalan teknis dan administratif yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan, yakni kesulitan anak-anak Dusun Wolok dalam mengakses layanan pendidikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Klarifikasi Pemda Dinilai Salah Sasaran
Umar mengkritisi penjelasan Pemda yang lebih banyak mengulas aspek teknis operasional serta tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Ia menilai, respons tersebut menunjukkan Pemda belum mampu menangkap substansi diskursus publik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Bupati sejatinya harus lebih cerdas dan responsif menangkap substansi masalah dari diskursus publik tersebut, bukan justru reaktif dan memberikan atensi terhadap urusan receh yang bersifat teknis dan administratif yang menjadi tanggung jawab pejabat teknis,” ungkap Umar, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah kondisi anak-anak Dusun Wolok yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan.
“Kesulitan mengakses layanan pendidikan yang dialami oleh anak didik Dusun Wolok selama bertahun-tahun sampai detik ini,” tegasnya.
Umar menilai Bupati SBT Fachri Alkatiri sebagai kepala daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk segera menghadirkan solusi strategis atas persoalan tersebut.
“Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah yang dilengkapi kewenangan otonomi mestinya harus secepat mungkin menghadirkan solusi strategis untuk menjawab substansi problem sekaligus meredakan diskursus publik,” ujarnya.
Desak Kebijakan Konkret untuk Sekolah Filial Wolok
Umar juga mempertanyakan perhatian Pemda terhadap keberadaan sekolah filial atau kelas jauh di Dusun Wolok yang diinisiasi masyarakat dan mendapat dukungan dari SD Negeri 08 Kilmury.
Menurutnya, kehadiran sekolah filial tersebut merupakan bentuk inisiatif masyarakat untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut, sehingga semestinya mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Umar bahkan menyoroti kebijakan penganggaran Pemda SBT pada 2025 dan 2026 yang menurutnya dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana pendidikan di Wolok.
“Padahal menurut rumor yang berkembang yang diketahui publik dan sudah menjadi rahasia umum, dalam kebijakan anggaran dua tahun berturut-turut 2025-2026 Bupati Fachri sangat familiar dengan ‘Dana Hibah’ yang peruntukannya diberikan kepada yayasan dengan entitas tertentu. Padahal jika anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tiga ruang belajar yang memadai sangatlah bisa dilakukan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap arah kebijakan anggaran daerah. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Pemda SBT mengenai tudingan tersebut.
Minta Pemda Fokus pada Kebutuhan Anak Didik
Umar juga menyoroti poin keempat dalam press release Pemda SBT. Ia menilai pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan SBT belum tepat dalam membaca persoalan faktual yang terjadi di Dusun Wolok.
Baginya, masyarakat tidak sedang meminta pemerintah membangun sekolah baru, melainkan menyediakan ruang belajar yang layak agar proses pendidikan di sekolah filial atau kelas jauh dapat berjalan dengan baik.
“Masyarakat Dusun Wolok berharap dalam waktu dekat Pemda dapat menyediakan ruang kelas baru yang layak untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah filial/kelas jauh, bukan sekolah baru sebagaimana yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan gagal,” pungkasnya.
Kritik Umar tersebut menambah panjang sorotan publik terhadap kebijakan pendidikan di SBT, khususnya menyangkut pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Hingga berita ini diturunkan, Pemda SBT belum memberikan tanggapan lanjutan atas kritik dan sejumlah pernyataan yang disampaikan Umar Gassam. (F64)
About The Author
