Ambon, Fakta64.com – Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang diikuti pelemahan rupiah terus memberi tekanan terhadap sektor pertanian nasional. Dampak paling nyata dirasakan petani melalui melonjaknya harga pupuk yang memicu kenaikan biaya produksi, termasuk di Maluku.
Situasi ini dinilai berpotensi menggerus keuntungan petani sekaligus mengancam stabilitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi sektor pertanian dari gejolak ekonomi global.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpatti), sekaligus dosen, Prof. Dr. Natelda R. Timisela, S.P., M.P., menilai pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menekan dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi petani.
“Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli petani sekaligus menekan biaya usaha tani,” katanya saat di konfirmasi lewat telepon, Rabu, (22/7/2026).
Menurutnya, Pemerintah berupaya meredam dampak kenaikan dolar terhadap harga pupuk melalui penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini melengkapi alokasi subsidi pupuk, penyederhanaan birokrasi distribusi, serta penjaminan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar petani tetap memperoleh keuntungan.
Ia menjelaskan, penurunan HET diberlakukan untuk pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, dan ZA. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga biaya produksi tetap terkendali meskipun harga bahan baku pupuk di pasar internasional mengalami kenaikan akibat fluktuasi nilai tukar.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola distribusi pupuk dengan memangkas regulasi yang selama ini dinilai terlalu panjang. Melalui sistem distribusi berbasis KTP, penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani.
Tak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga jual sehingga petani tetap memperoleh margin keuntungan meski harga pasar mengalami penurunan.
Meski demikian, Prof. Natelda menegaskan bahwa pembangunan ekonomi pertanian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem menjadi ancaman utama karena memengaruhi pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta berdampak pada produksi pangan nasional.
Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif terus mengurangi luas areal tanam. Tantangan tersebut diperparah oleh masih terbatasnya infrastruktur pertanian, rendahnya adopsi teknologi di sejumlah daerah, serta minimnya regenerasi petani akibat semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Ia juga menyoroti persoalan kepemilikan lahan yang relatif sempit. Kondisi ini membuat sebagian besar petani sulit meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas, maupun daya saing hasil pertanian.
Menurut Prof. Natelda, subsidi pupuk dan jaminan harga hasil panen merupakan fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan petani. Namun, keberlanjutan pembangunan pertanian juga harus ditopang dengan modernisasi teknologi, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan pertanian produktif, serta percepatan regenerasi petani.
“Jika kebijakan dari hulu hingga hilir dijalankan secara konsisten, sektor pertanian Indonesia akan semakin tangguh menghadapi tekanan ekonomi global sekaligus mampu menjaga kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (F64)
About The Author
