Medan, Fakta64.com – Pemerintah Kota Ambon mencatat capaian positif dalam Evaluasi Implementasi Kota Cerdas atau Smart City Tahun 2025. Kota Ambon meraih nilai akhir 3,6 dan masuk dalam daftar 10 kota peserta evaluasi nasional yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi.
Capaian tersebut disambut Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, sebagai bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan Pemkot Ambon mulai memberikan hasil nyata bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Puji Tuhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital mulai membuahkan hasil. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan bahwa arah pembangunan kota yang kita jalankan sudah berada di jalur yang benar,” ucap Bodewin di sela pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Hotel Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026).
Bodewin mengatakan, nilai 3,6 tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus memperkuat layanan publik berbasis teknologi.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.
Hasil evaluasi Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital itu tertuang dalam Surat Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-121/DJTPD/AI.01.02/05/2026 tertanggal 12 Mei 2026.
Evaluasi dilakukan terhadap 10 kota, yakni Ambon, Bandung, Batam, Jambi, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Mataram. Penilaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas.
Dalam evaluasi tersebut, Ambon memperoleh nilai Baseline 3,8, Output 3,18, Outcome 3,33, Impact 3,94, Quick Wins 4, dan Emerging Technology 4. Dari seluruh komponen itu, Kota Ambon meraih nilai akhir 3,6.
Penilaian dilakukan melalui 116 indikator yang mencakup enam dimensi utama kota cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding.
Bodewin menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat.
Ia menilai, berbagai inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Ambon mulai menunjukkan dampak langsung bagi warga.
Beberapa terobosan yang menjadi perhatian dalam evaluasi nasional itu antara lain Pusat Kendali Kota berbasis kecerdasan buatan, layanan Pusat Panggilan 112, serta program WAJAR atau Wali Kota Jumpa Rakyat.
Program-program tersebut dinilai memperkuat respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Selain itu, identitas Ambon sebagai Kota Musik Dunia versi UNESCO juga dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan konsep kota cerdas. Identitas tersebut dipadukan dengan Rencana Induk Kota Cerdas Ambon periode 2025–2029.
Bodewin menambahkan, hasil evaluasi juga memperlihatkan perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan tercatat menurun, Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi, dan layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-Puskesmas yang telah terintegrasi dengan SATUSEHAT.
“Tingkat kemiskinan terus menurun, IPM berada pada kategori sangat tinggi, pelayanan kesehatan semakin terdigitalisasi, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus kami kembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang kami jalankan semakin terarah,” ungkap Bodewin.
Berdasarkan laporan asesor, tingkat kemiskinan Kota Ambon tercatat 4,3 persen, IPM mencapai 82,84, sementara prevalensi stunting balita berada pada angka 1,6 persen. Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah juga mulai diarahkan menuju sistem RDF/MRF yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, Bodewin menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari pekerjaan besar Pemkot Ambon. Ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, mulai dari pengelolaan sampah, integrasi sistem digital, tata kelola keuangan daerah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami menerima seluruh masukan tersebut sebagai bahan perbaikan. Tantangan seperti pengelolaan sampah, penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan integrasi sistem digital, hingga pengembangan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama untuk terus dibenahi,” tegas Bodewin.
Pemkot Ambon, lanjut Bodewin, juga akan mempercepat pembangunan sistem Satu Data Ambon. Sistem ini diharapkan mampu menghubungkan seluruh layanan pemerintahan dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data.
Bodewin, menambahkan, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, akan terus diperluas pada sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana.
“Kami ingin Ambon tidak hanya menjadi kota yang memanfaatkan teknologi, tetapi benar-benar menjadi kota cerdas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dari tim evaluator akan kami tindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” imbuh Bodewin.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia juga akan menjadi perhatian utama. Pemkot Ambon akan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, untuk mendukung lahirnya tenaga ahli teknologi informasi yang mampu mempercepat transformasi digital daerah.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ambon akan semakin maju menjadi kota yang cerdas, kreatif, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tandasnya.
Dalam hasil evaluasi nasional, Kota Ambon berada di atas Balikpapan yang meraih nilai 3,59 dan Batam dengan nilai 3,5, serta setara dengan sejumlah kota lain yang menjadi peserta evaluasi.
Tim asesor juga menilai keberadaan Pusat Kendali Kota telah membantu pemerintah daerah memantau keamanan, arus lalu lintas, hingga penanganan kebencanaan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Integrasi data lintas sektor dinilai menjadi fondasi penting bagi transparansi dan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
PAR AMBON PUNG BAE
#BetaParAmbon_AmbonParSamua
(F64)
About The Author
