Ambon, Fakta64.com — Pembukaan Blok Masela oleh Presiden secara daring menjadi momentum strategis bagi Maluku. Proyek LNG Abadi yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya membawa harapan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ujian serius, sejauh mana Maluku mampu mengambil manfaat langsung dari proyek migas berskala besar tersebut.
Secara ekonomi, potensi yang dibawa proyek ini sangat besar. LNG Abadi diproyeksikan memberikan kontribusi sekitar US$137,8 miliar atau sekitar Rp247,72 triliun bagi perekonomian nasional. Dampaknya juga diperkirakan terasa di daerah, dengan potensi peningkatan PDRB Provinsi Maluku hingga sekitar US$95 miliar dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekitar US$92 miliar.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja lokal pada masa konstruksi dan sekitar 800–1.000 pekerja pada tahap operasional. Efek ekonominya pun berpotensi menjalar ke berbagai sektor, mulai dari akomodasi, rumah makan, transportasi, logistik hingga jasa keuangan.
Pemerhati ekonomi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBIS) Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si, mengatakan, keberadaan Blok Masela harus dipandang sebagai peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi Maluku, bukan sekadar proyek investasi migas.
“Blok Masela harus mampu memberikan multiplier effect yang nyata bagi perekonomian Maluku. Jangan sampai sumber daya alamnya berada di Maluku, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Yang paling penting adalah bagaimana tenaga kerja lokal, UMKM, vendor daerah dan pelaku usaha Maluku dapat masuk dalam rantai nilai proyek tersebut,” kata Teddy saat dikonfirmasi media ini, lewat telepon, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan sejak awal adanya kebijakan yang memberikan ruang cukup besar bagi pelaku ekonomi lokal. Persiapan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi tenaga kerja, penguatan UMKM serta pembentukan ekosistem usaha yang mampu memenuhi standar industri migas.
“Kita harus menyiapkan SDM dari sekarang. Kalau kebutuhan tenaga kerja mencapai ribuan orang, maka pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jangan sampai ketika proyek berjalan, tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi justru didatangkan dari luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, pentingnya membangun rantai pasok lokal. Peluang ekonomi tidak hanya berada pada pekerjaan langsung di sektor migas, tetapi juga pada sektor pendukung seperti transportasi, logistik, katering, akomodasi, konstruksi, jasa keuangan hingga berbagai kebutuhan barang dan jasa.
“Multiplier effect terbesar justru bisa muncul dari sektor-sektor pendukung. Karena itu UMKM lokal harus dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari supply chain Blok Masela, bukan hanya sebagai usaha kecil yang berdiri sendiri,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat agenda hilirisasi agar manfaat ekonomi Blok Masela tidak berhenti pada ekspor LNG.
“Kalau gas hanya diekspor dalam bentuk LNG, multiplier effect-nya tentu berbeda dibandingkan jika kita mampu mengembangkan industri hilir. Pemerintah perlu melihat peluang pengembangan industri petrokimia, pupuk, energi maupun industri lainnya yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di Maluku,” tuturnya.
Di sisi lain, keberadaan proyek berskala besar juga harus diikuti tata kelola lingkungan dan sosial yang kuat. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun kepentingan masyarakat sekitar. Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu segera menyusun roadmap Blok Masela 2026–2046 yang memiliki target konkret dan dapat dievaluasi secara terbuka.
Dia menambahkan, target tersebut harus mencakup persentase tenaga kerja lokal, penggunaan produk daerah, keterlibatan vendor Maluku, program pelatihan berbasis kebutuhan industri migas serta sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Skema participating interest 10 persen bagi BUMD juga harus dikelola secara profesional dan diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah.
Lebih lanjut, dikatakan, penerimaan yang diperoleh jangan hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi harus diarahkan menjadi investasi pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan UMKM dan pengembangan kawasan industri kecil dan menengah.
“Blok Masela pada akhirnya bukan sekadar proyek migas. Ia adalah ujian sejarah bagi Maluku. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, Blok Masela dapat menjadi katalis transformasi ekonomi, membuka pusat pertumbuhan baru dan menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu simpul energi serta industri penting di Indonesia Timur,” imbuhnya.
Namun jika daerah gagal menyiapkan SDM, pelaku usaha, kelembagaan dan tata kelola, proyek raksasa itu berisiko hanya menjadi cerita tentang kekayaan alam yang berada di tanah Maluku, tetapi manfaat terbesarnya dinikmati di tempat lain.
“Maluku harus memastikan bahwa Blok Masela bukan hanya memberikan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi berapa besar masyarakat Maluku yang naik kelas secara ekonomi,” tegas Teddy.
Maluku tidak boleh hanya menjadi tuan rumah. Maluku harus menjadi bagian dari pemilik manfaat pembangunan. (F64)
About The Author
