Ambon, Fakta64.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat sektor perikanan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Maluku terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Rahmat Pratama, mengatakan, struktur pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih cukup kuat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ruang pertumbuhan akan terbatas ketika terjadi penyesuaian anggaran pemerintah.
“Investasi maupun konsumsi pemerintah yang terbanyak masih berasal dari belanja modal pemerintah dari APBN maupun APBD. Jadi, belum memberikan dukungan yang banyak bagi pertumbuhan ekonomi karena memang masih digerakkan oleh belanja pemerintah,” katanya di Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Rahmat, berdasarkan lapangan usaha, sejumlah sektor memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Maluku, di antaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bahkan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Karena itu, sektor tersebut perlu diperkuat agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin besar.
Lebih lanjut, dikatakan, dirinya menilai potensi perikanan Maluku belum sepenuhnya diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah besar bagi masyarakat.
Penguatan sektor perikanan, kata dia, tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Hilirisasi melalui pengolahan hasil, perluasan pemasaran dan pembukaan akses pasar menjadi kunci agar hasil laut Maluku mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Optimalisasi perikanan juga diyakini dapat memberikan efek berganda terhadap sektor lain, termasuk pariwisata serta ketahanan dan stabilitas pangan. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sejumlah komoditas masih harus dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan,” jelasnya.
Memang Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan, kata dia, sehingga harus mendapatkan banyak makanan dari luar provinsi. Tidak semua bahan pangan bisa dipenuhi dari Provinsi Maluku.
Karena itu, BI mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan optimalisasi distribusi untuk memperpendek rantai pasok, menjaga ketersediaan pangan sekaligus menekan tekanan harga.
UMKM Didorong Naik Kelas
Selain perikanan, UMKM menjadi sektor strategis yang terus didorong BI Maluku agar mampu naik kelas.
Berbagai program disiapkan, mulai dari penguatan pembiayaan, korporatisasi UMKM, perluasan akses pasar dan perbankan, pencatatan keuangan, pendampingan hingga edukasi serta digitalisasi.
“Untuk UMKM terdapat empat program besar, yaitu pembiayaan, korporatisasi, pasar dan perbankan, serta platform pencatatan keuangan dan pendampingan,” ungkapnya.
Penguatan tersebut diharapkan membuat UMKM tidak sekadar bertahan sebagai usaha skala kecil, tetapi mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar dan masuk lebih jauh ke ekosistem ekonomi digital.
Pariwisata Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Sektor pariwisata juga dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru Maluku. Kekayaan laut, alam, budaya dan destinasi wisata yang dimiliki Maluku dinilai dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan kerja serta menggerakkan sektor pendukung lainnya.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan serius berupa konektivitas, infrastruktur, kualitas pelayanan dan promosi yang lebih agresif. BI menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar sektor-sektor produktif tersebut mampu tumbuh secara berkelanjutan dan secara bertahap menggeser dominasi belanja pemerintah sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
“Inflasi Maluku 0,81 Persen
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Maluku juga mencatat inflasi Maluku pada Agustus 2026 sebesar 0,81 persen,” tambahnya.
Dirinya, mengatakan, pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan, terutama pada komoditas pangan seperti cabai dan sayuran.
Dia menambahkan, Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat persoalan produksi dan distribusi menjadi tantangan tersendiri. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat meningkatkan kerentanan harga ketika terjadi gangguan distribusi.
Karena itu, penguatan produksi pangan lokal, konektivitas antarpulau dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.
BI Maluku bersama pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi struktur pertumbuhan.
Perikanan yang dihilirisasi, UMKM yang naik kelas dan pariwisata yang terkoneksi dengan baik diharapkan menjadi fondasi baru ekonomi Maluku—sehingga pertumbuhan daerah ke depan semakin ditopang aktivitas produktif masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata bergantung pada belanja pemerintah. (F64)
About The Author
