
Ambon, Fakta64.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin, S.Ag., M.Pd.I, menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab, bukan sekadar kedudukan maupun kewenangan.
Penegasan itu disampaikan Yamin saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam, Perencana, serta Penata Keuangan APBN di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Selasa (10/11), bertempat di Aula Hamadi B. Husain, Gedung Kanwil Kemenag Maluku. Prosesi berlangsung secara luring dan daring.
Dalam arahannya, Yamin mengingatkan bahwa jabatan merupakan bentuk kepercayaan organisasi yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
“Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jabatan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik membangun budaya kerja yang disiplin, proaktif, bertanggung jawab, serta berorientasi pada penyelesaian masalah.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari posisi yang ditempati, melainkan dari manfaat dan perubahan positif yang dihasilkan.
Yamin juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan etika, moral, nilai agama, serta ketentuan perundang-undangan.
Secara khusus, ia menyoroti peran strategis Kepala KUA sebagai pemimpin organisasi sekaligus ujung tombak pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Kepala KUA dituntut tidak hanya menjalankan administrasi rutin, tetapi juga membina pegawai, memperkuat koordinasi, memahami persoalan masyarakat, dan memastikan pelayanan berlangsung mudah, cepat, tepat, serta ramah.
Yamin meminta optimalisasi tugas dan fungsi KUA sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, termasuk implementasi 48 jenis layanan KUA berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 980 Tahun 2025.
Menurutnya, karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan sebaran wilayah pelayanan yang luas menuntut setiap Kepala KUA menghadirkan strategi dan inovasi pelayanan sesuai kondisi daerah. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, puskesmas, BKKBN, serta unsur masyarakat juga perlu diperkuat.
Selain Kepala KUA, Yamin menuntut Penyuluh Agama Islam, Perencana, dan Penata Keuangan APBN bekerja sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.
Penyuluh Agama Islam diharapkan meningkatkan kualitas pembinaan umat, penguatan moderasi beragama, serta pendampingan masyarakat melalui pesan keagamaan yang bijaksana dan menyejukkan. Sementara pejabat Perencana diminta memastikan penyusunan program berbasis data, tepat sasaran, dan berorientasi pada pencapaian target organisasi.
Adapun Penata Keuangan APBN diingatkan untuk menjaga tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel agar seluruh penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong seluruh pejabat fungsional terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran mandiri, dan pemanfaatan teknologi.
“Jangan merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat menuntut kita untuk terus belajar,” pesannya.
Menutup arahannya, Yamin menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama sangat ditentukan oleh integritas aparatur dan mutu pelayanan yang diberikan. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi teladan, menjaga kepercayaan, serta menghadirkan pelayanan keagamaan yang berdampak nyata.
“Jadilah pejabat yang dapat dipercaya, bukan hanya pejabat yang memiliki kewenangan. Jadilah teladan dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan,” tandasnya. (F64)
