
Ambon, Fakta64.com – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Unit Siaga Search and Rescue (SAR) di wilayah tersebut.
Kehadiran unit ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan layanan pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, terutama dalam menghadapi kecelakaan laut dan kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ambon, Muhamad Arafah, bersama Kepala Subbagian Umum Karel Roni Ileng dengan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten MBD itu bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan menjadi langkah konkret mematangkan rencana pembentukan Unit Siaga SAR (USS) di salah satu wilayah kepulauan Maluku tersebut.
Bupati Benyamin bersama jajaran pemerintah daerah menyambut positif rencana tersebut. Dukungan Pemkab MBD dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi kehadiran layanan SAR, mengingat karakteristik geografis wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan keadaan darurat.
Dalam pembahasan itu, sejumlah kebutuhan mendasar mulai dipetakan. Di antaranya dukungan gedung operasional, penyediaan lahan atau lokasi penempatan unit, hingga sarana dan prasarana pendukung.
Seluruh kebutuhan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan tinggi Basarnas sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembentukan Unit Siaga SAR di MBD.
Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah, mengungkapkan bahwa langkah awal penguatan layanan SAR di wilayah tersebut direncanakan melalui penempatan personel pada awal 2027.
“Dengan kehadiran USS baru di Kabupaten MBD, setiap kejadian kecelakaan laut maupun kondisi membahayakan jiwa manusia dapat segera tertangani dengan cepat dan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Rencana ini menjadi penting bagi MBD, daerah kepulauan yang membutuhkan respons cepat ketika terjadi kecelakaan pelayaran maupun keadaan darurat lainnya. Keberadaan personel SAR yang lebih dekat dengan lokasi kejadian diharapkan dapat memangkas waktu respons dan memperkuat efektivitas operasi pertolongan.
Namun, realisasi rencana tersebut membutuhkan kerja bersama. Sinergi Pemerintah Kabupaten MBD, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya menjadi kunci agar pembentukan unit tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi benar-benar terwujud dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kini, dukungan pemerintah daerah telah menjadi modal awal.
Masyarakat MBD menanti realisasi kehadiran Unit Siaga SAR sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa di wilayah perairan dan kepulauan. (F64)
