Ambon, Fakta64.com – Pelaku usaha mikro di Maluku didorong tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas di tengah tantangan ekonomi, keterbatasan akses pasar, dan perubahan teknologi yang semakin cepat.
Dorongan itu mengemuka dalam pelatihan bertajuk “Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif” yang digelar Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku, bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI.
Kegiatan yang berlangsung di The City Hotel Ambon pada 1–3 Juli 2026 tersebut diikuti para pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Maluku. Pelatihan ini menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM secara berkelanjutan.
Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al Fadhat, menegaskan, bahwa keberhasilan usaha mikro tidak semata ditentukan oleh modal. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia pelaku usaha menjadi faktor penting agar usaha mampu bertahan dan berkembang.
“Biasanya orang melihat bahwa modal adalah hal paling penting untuk memulai usaha. Padahal, yang tidak kalah penting adalah pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro agar usahanya tetap sustain dan terus berkembang,” ujar Faris.
Ia menyebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pendampingan kepada pelaku usaha mikro tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan semata, tetapi perlu dilanjutkan secara berkesinambungan.
“Semoga sinergi ini dapat terus dilanjutkan. Dalam ranah caturdharma perguruan tinggi, kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga pengembangan SDM benar-benar terlaksana,” tuturnya.
Ia menambahkan, Universitas Muhammadiyah Maluku ingin hadir sebagai rumah bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon, serta memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha, termasuk para perempuan penggerak ekonomi keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Suriyanti Anwar, mengingatkan peserta agar tidak memandang pelatihan ini sebagai kegiatan seremonial.
Ia meminta pelaku usaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas jejaring, dan memperkuat kemampuan usaha.
“Sebelum adanya efisiensi anggaran, kami cukup sering melaksanakan pelatihan seperti ini. Karena itu jangan melihat kegiatan ini sebagai acara seremonial, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, dan membuka jalan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih baik,” ujarnya.
Suriyanti mengakui, karakter Maluku sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri bagi UMKM. Hambatan akses pasar, distribusi, legalitas usaha, dan persaingan menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui pendampingan yang lebih kuat.
“Kami memiliki tugas mendampingi UMKM, termasuk dalam proses perizinan berusaha. Harapan kami, layanan ini dapat menjangkau seluruh 10 kabupaten lainnya di Provinsi Maluku,” jelasnya.
Dari pemerintah pusat, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Firdaus Abdullah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem usaha mikro yang inklusif.
Menurut Firdaus, perguruan tinggi memiliki peran strategis karena dapat menjembatani kepentingan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat kapasitas usaha mikro di daerah.
“Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang dapat menjembatani sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media. Kolaborasi inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun dunia usaha yang inklusif,” imbuhnya.
Firdaus juga mengingatkan bahwa usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Namun, pelaku usaha mikro masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam pemasaran, akses pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing.
“Jangan sampai ada pelaku usaha mikro yang tertinggal dalam mengakses berbagai fasilitas dan program pengembangan kapasitas. Melalui penguatan jejaring ini, pelaku usaha mikro dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman,” ungkapnya.
Ia turut memperkenalkan inovasi digital Kementerian UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM. Platform tersebut dikembangkan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan onboarding dan mengakses berbagai layanan pengembangan usaha.
“Aplikasi SAPA UMKM sedang kami bangun agar pelaku usaha dapat melakukan onboarding dan memperoleh berbagai manfaat layanan. Seluruh pemangku kepentingan nantinya dapat mendampingi pelaku usaha mikro melalui platform ini sehingga manfaatnya menjangkau lebih luas,” jelasnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta.
Ia menilai tema pengembangan SDM usaha mikro inklusif sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Maluku saat ini.
“Persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan bagaimana memastikan pengembangan usaha berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Ely.
Ely juga menyoroti peran besar perempuan dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor UMKM. Menurutnya, banyak usaha mikro di Ambon dan Maluku dikelola oleh perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga sekaligus penggerak ekonomi daerah.
“Sebagian besar UMKM kita dikelola oleh perempuan-perempuan tangguh. Mereka adalah motor penggerak ekonomi keluarga sekaligus ekonomi daerah,” katanya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha merupakan langkah strategis untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Sinergi ini merupakan langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha harus terus bersama-sama menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Ely mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas akses informasi, dan membuka peluang pengembangan usaha yang lebih besar.
Selama pelatihan, peserta mendapat pembekalan mengenai penguatan kapasitas usaha mikro, strategi pengembangan usaha, jejaring kemitraan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Melalui kegiatan ini, pelaku usaha mikro di Maluku diharapkan mampu memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi modal penting agar UMKM Maluku tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar naik kelas sebagai pilar ekonomi daerah. (F64)
About The Author
