
Ambon, Fakta64.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku terus menelusuri dugaan pencemaran lingkungan laut di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pascainsiden patahnya tongkang pengangkut bijih tembaga milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) pada Agustus 2025 lalu.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Maluku berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya laboratorium penguji, instansi teknis pemerintah, pihak perusahaan, serta tenaga ahli lingkungan hidup dan kimia.
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kepastian berdasarkan hasil pengujian ilmiah dan memastikan kondisi perairan Wetar melalui pemeriksaan yang independen serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menjelaskan bahwa pihaknya masih membutuhkan data pembanding terhadap hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya disampaikan PT BTR.
Menurutnya, DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh data dan hasil pengujian dari lembaga berwenang diperoleh dan dikaji secara menyeluruh.
Dalam perkembangan terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku dijadwalkan memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 November 2026 untuk mendengarkan hasil pengujian yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.
Sebelumnya, tim kementerian telah beberapa kali melakukan pengambilan sampel di lokasi perairan yang menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pembanding bagi DPRD dalam menilai kondisi lingkungan laut Wetar.
Irawadi menyampaikan, setelah hasil pengujian pemerintah diperoleh, Komisi II DPRD Maluku akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk membahas perkembangan persoalan tersebut.
RDP lanjutan nantinya diharapkan menghadirkan penjelasan secara komprehensif, tidak hanya dari pihak perusahaan, tetapi juga laboratorium penguji dan tenaga ahli agar hasil pemeriksaan dapat dianalisis berdasarkan parameter ilmiah.
Dugaan pencemaran ini bermula dari insiden patahnya tongkang pengangkut bijih tembaga di perairan Desa Lurang, Pulau Wetar, pada 26 Agustus 2025.
Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, sekitar 10.100 ton bijih tembaga beserta satu unit ekskavator dilaporkan tercebur ke dasar laut.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan dampak terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir, khususnya warga yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perikanan.
DPRD Maluku sebelumnya juga telah meminta penjelasan kepada pihak perusahaan mengenai insiden tersebut, termasuk hasil analisis dan pemeriksaan lingkungan.
Namun, hingga awal November 2026, Komisi II menyatakan belum menerima dokumen hasil kajian yang dijanjikan oleh perusahaan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, pada 6 November 2026 juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian resmi untuk memastikan dampak lingkungan akibat insiden patahnya tongkang tersebut.
Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan data ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Sebelumnya, pada April 2026, Komisi II DPRD Maluku juga telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mengumpulkan data yang valid sebagai bahan pertanggungjawaban kepada DPRD sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat Maluku Barat Daya. (NI)
