Ambon, Fakta64.com – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan penguatan pembangunan kependudukan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di Aula Gedung BKKBN Maluku, Selasa (1/9/2026).
Sadali mengatakan, besarnya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal pembangunan yang harus dikelola melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial.
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas dan peningkatan kualitas keluarga,” tegasnya.
Menurut Sadali, tanpa perencanaan dan intervensi yang tepat, bonus demografi justru berpotensi memperbesar persoalan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mengarahkan kebijakan secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Ia menekankan, dokumen tersebut tidak boleh sekadar menjadi administrasi perencanaan, tetapi harus menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, sasaran intervensi, lokasi program, hingga alokasi sumber daya.
Dalam implementasinya, Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dinilai memiliki peran penting sebagai lokus integrasi program kependudukan hingga tingkat desa, kelurahan, dan keluarga. Program ini diharapkan mampu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjadi sumber masukan untuk penyempurnaan kebijakan daerah.
Sadali juga menyoroti karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan demografis yang beragam. Kondisi tersebut menuntut kebijakan pembangunan kependudukan yang adaptif dan berbasis kewilayahan, bukan pendekatan seragam untuk seluruh daerah.
Menurutnya, pemanfaatan data kependudukan yang akurat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesinambungan perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif.
Prioritas dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku, lanjutnya, harus diterjemahkan ke dalam program konkret sesuai kebutuhan setiap wilayah. Pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sadali berharap kegiatan tersebut menghasilkan komitmen bersama, pembagian peran yang jelas, integrasi program, serta langkah tindak lanjut yang konkret di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda, serta kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk dari kabupaten/kota se-Maluku. (F64)
About The Author
