Blok Masela Buka 12 Ribu Kerja, Anak Maluku Jangan Cuma Jadi Penonton

Ambon, Fakta64.com — Angka 12 ribu lapangan kerja yang muncul seiring pembangunan Blok Masela menjadi magnet baru bagi masyarakat Maluku. Namun di balik angka fantastis itu, terselip pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang akan mengisi pekerjaan tersebut?

Apakah anak-anak Maluku akan menjadi pemain utama di proyek migas raksasa itu, atau justru hanya menjadi penonton ketika tenaga kerja dari luar daerah berdatangan?

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan.

Doktor Cand. Ilmu Ekonomi, Dosen Politeknik Ambon sekaligus Peneliti INDEPP, Baretha Meisar Titioka, mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak euforia angka penyerapan tenaga kerja Blok Masela.

Menurutnya, Blok Masela saat ini baru memasuki fase konstruksi, bukan operasi. Pembangunan fisik telah dimulai sejak Februari 2026 dan groundbreaking dilakukan Presiden Prabowo secara virtual pada 16 Juli 2026. Konstruksi utama ditargetkan berlangsung pada 2027, sedangkan produksi diproyeksikan mulai sekitar 2029–2030. Artinya, ledakan kebutuhan tenaga kerja yang terjadi saat konstruksi tidak bisa disamakan dengan kebutuhan tenaga kerja ketika proyek sudah berproduksi.

Dijelaskan, Pemerintah memproyeksikan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung terserap selama masa konstruksi. Jika tenaga kerja tidak langsung turut dihitung, angkanya bahkan bisa mencapai tiga kali lipat. Namun angka itu bukan berarti tersedia 12 ribu pekerjaan permanen.

Ketika Blok Masela memasuki fase operasi penuh, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan menyusut drastis menjadi sekitar 800 hingga 1.000 orang.

Inilah yang harus dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa dan pencari kerja.

Dia menambahkan, Proyek migas berskala besar memang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar saat pembangunan fasilitas. Tetapi setelah fasilitas beroperasi, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih kecil karena proyek bersifat padat modal dan mengandalkan teknologi serta otomatisasi. Euforia lapangan kerja hari ini tidak boleh membuat generasi muda salah membaca kebutuhan industri lima atau sepuluh tahun ke depan.

Titioka menilai persoalan paling krusial justru berada pada kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya mencetak lulusan. Kompetensi yang dihasilkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk waktu ketika tenaga kerja tersebut dibutuhkan.

Jika tidak, akan muncul ironi : Maluku memiliki banyak lulusan, tetapi industri tetap mendatangkan tenaga kerja dari luar karena kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia.

“Jangan sampai kampus mencetak lulusan, tetapi spesifikasi kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan proyek,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus lebih aktif berkoordinasi dengan operator proyek untuk mengetahui secara detail jenis keahlian yang dibutuhkan.

Bukan setelah proyek berjalan baru bertanya, “Tenaga kerja apa yang dibutuhkan?”

Tetapi sejak jauh hari sudah harus dipetakan: “Pada tahun berapa tenaga kerja itu dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kompetensi apa yang harus dimiliki?”

Lebih lanjut, dikatakan, Fenomena mahasiswa yang mulai tertarik “terjun langsung” ke kawasan proyek juga perlu dilihat secara realistis. Masuk ke lingkungan proyek, mengikuti magang atau pelatihan memang dapat menjadi pintu untuk membangun pengalaman. Tetapi itu bukan tiket otomatis menuju pekerjaan permanen.

“Pada fase konstruksi, kebutuhan besar justru berada pada bidang teknis-operasional seperti pengelasan dan konstruksi sipil. Sementara untuk pendidikan tinggi, kebutuhan kompetensi antara lain berkaitan dengan teknik kimia, teknik sipil dan teknik mesin.

Karena itu, mahasiswa baru perlu memiliki peta kompetensi yang jelas. Jangan sampai hanya karena mendengar angka 12 ribu lapangan kerja, semua orang merasa harus masuk ke sektor migas tanpa menghitung kebutuhan industri dan keberlanjutan pekerjaan setelah konstruksi selesai,” tuturnya.

Sebab ketika konstruksi berakhir, 12 ribu bukan lagi angka yang relevan untuk menggambarkan kebutuhan tenaga kerja permanen.

Menariknya, penyiapan SDM untuk Blok Masela sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum proyek memasuki fase sekarang.

Sejumlah anak dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya telah dipersiapkan melalui pendidikan di Akamigas Cepu.

Mereka tidak menunggu proyek dimulai untuk kemudian mencari kompetensi. Mereka dipersiapkan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan tiga hingga empat tahun lalu bahkan diproyeksikan dapat diserap untuk bekerja dalam proyek tersebut.

Model seperti inilah yang menurut Titioka perlu diperluas.

Menyiapkan SDM sebelum peluang kerja datang, bukan mencari SDM setelah pekerjaan sudah tersedia.

Jangan Sampai Blok Masela Besar, Tapi SDM Lokal Kalah Start

Blok Masela merupakan peluang besar bagi Maluku. Tetapi peluang tidak otomatis menjadi manfaat bagi masyarakat lokal.

Kuncinya ada pada sinkronisasi.

Perguruan tinggi seperti Unpatti dan Politeknik Ambon, pemerintah daerah, serta operator proyek harus memiliki peta bersama mengenai kebutuhan tenaga kerja. Mulai dari bidang keahlian, jumlah tenaga kerja, jenjang pendidikan, sertifikasi, hingga waktu kebutuhan tenaga kerja tersebut.

“Sebab tanpa perencanaan yang matang, angka 12 ribu lapangan kerja bisa berubah menjadi sekadar angka besar yang membangkitkan harapan, tetapi tidak menjamin anak Maluku menjadi bagian terbesar di dalamnya,” jelasnya.

Bagi Titioka, Blok Masela bukan sekadar proyek migas.

Ini adalah ujian bagi sistem pendidikan dan strategi pembangunan SDM Maluku.

Pertanyaannya kini bukan lagi “berapa banyak lapangan kerja yang dibuka Blok Masela?”

Tetapi jauh lebih mendasar:

“Apakah Maluku sudah menyiapkan SDM yang tepat untuk merebutnya?” (F64)