Jakarta, Fakta64.com – BPJS Kesehatan memperluas jangkauan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T melalui program Layanan Ujung Negeri (LANURI).
Program tersebut dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 kantor cabang BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik menghadirkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan LANURI merupakan salah satu program prioritas dalam Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Program ini dirancang untuk memangkas kesenjangan akses pelayanan administrasi JKN, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan menghadapi keterbatasan transportasi, jaringan komunikasi, maupun infrastruktur digital.
“Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses karena kondisi geografis,” kata Prihati dalam acara Peluncuran LANURI dan Penutupan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi di Jakarta, Senin (13/7/2026), berdasarkan rilis yang diterima Fakta64.com.
VIOLA Dimanfaatkan Lebih dari 218 Ribu Kali
Diketahui, VIOLA merupakan kanal pelayanan tanpa tatap muka berbasis konferensi video yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara langsung atau real time.
Melalui layanan tersebut, peserta dapat memperoleh informasi, mengurus administrasi kepesertaan, mengubah data fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), hingga menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan JKN.
Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan daerah. Fasilitas konferensi video dapat ditempatkan di puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, maupun lokasi lain yang mudah dijangkau masyarakat.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 218.729 pemanfaatan layanan VIOLA. Puskesmas menjadi lokasi layanan yang paling banyak digunakan.
Adapun layanan yang paling sering diakses masyarakat adalah permintaan informasi dan perubahan data FKTP. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan tersebut.
Namun, Prihati mengakui transformasi digital belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis yang sulit, serta tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata.
Karena itu, BPJS Kesehatan tetap mempertahankan layanan tatap muka melalui BPJS Keliling. Layanan jemput bola ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyelesaikan administrasi kepesertaan, dan menyampaikan pengaduan tanpa harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan.
Quick Wins Capai 91,53 Persen
Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan melaporkan realisasi program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi telah mencapai 91,53 persen.
Program tersebut terdiri atas empat program berorientasi kepada peserta atau customer centric dan empat program kolaboratif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Program customer centric disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan mendasar peserta JKN. Sementara itu, program kolaboratif diarahkan untuk memperluas layanan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Sejumlah program yang telah dijalankan antara lain JKN 3T, P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Eliminasi Inefisiensi.
Program JKN 3T meliputi kerja sama penggunaan kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil. Sementara P-Care MBG mencakup perlindungan JKN bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang siswa penerima MBG.
Adapun program Eliminasi Inefisiensi memanfaatkan sistem analisis klaim untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan JKN sekaligus mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi kecurangan atau fraud.
“Beberapa program utama telah tercapai. Namun, masih terdapat sejumlah poin yang terus berproses bersama pemangku kepentingan terkait,” ujar Prihati yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto.
Koperasi Desa dan TNI melibatkan
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan memperluas pelayanan JKN ke wilayah 3T.
Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan dapat menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling.
“Kami akan mendorong pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Panel.
Dukungan juga datang dari Tentara Nasional Indonesia.
Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, mengatakan pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan sumber daya manusia.
Jaringan fasilitas kesehatan TNI yang tersebar di berbagai wilayah dinilai dapat dimanfaatkan sebagai titik pelayanan tambahan. Dukungan juga dapat diberikan melalui mobilisasi tenaga kesehatan, pengoperasian kapal rumah sakit ke pulau-pulau terpencil, serta pelibatan sekitar 76 ribu personel Bintara Pembina Desa atau Babinsa.
“LANURI diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,” pungkas Hadi. (F64)
About The Author
