Ambon, Fakta64.com – Tekanan inflasi di Provinsi Maluku kembali menguat pada Juni 2026. Secara bulanan, Maluku mencatat inflasi sebesar 1,49 persen month to month (mtm), naik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 0,93 persen mtm.
Kenaikan ini menjadi sinyal penting bagi pengendalian harga di daerah, terutama karena secara tahunan inflasi Maluku telah mencapai 3,80 persen year on year (yoy). Angka tersebut berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen yoy.
Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,27 persen yoy.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Maluku mengalami inflasi bulanan. Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,82 persen mtm, disusul Kota Tual sebesar 1,51 persen mtm, dan Kota Ambon sebesar 1,28 persen mtm.
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mencatat, tekanan inflasi Juni 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Kedua kelompok ini menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, masing-masing dengan andil sebesar 0,90 persen dan 0,52 persen.
“Kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama dipicu oleh komoditas hortikultura. Bawang merah memberi andil inflasi sebesar 0,17 persen mtm, sementara cabai rawit dan cabai merah masing-masing menyumbang 0,14 persen mtm,” katanya dalam rilis yang diterima media ini, Kamis, (2/7/2026).
Menurutnya, kenaikan harga komoditas hortikultura tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya masa puncak panen. Di saat yang sama, curah hujan mulai meningkat sehingga berdampak pada kondisi pasokan di pasar.
Sementara itu, tekanan pada kelompok transportasi terutama dipicu oleh kenaikan harga bensin dengan andil sebesar 0,30 persen mtm. Kondisi tersebut sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 6 Juni 2026.
Selain bensin, tarif angkutan udara juga ikut mendorong inflasi dengan andil sebesar 0,18 persen mtm. Kenaikan tarif ini dipengaruhi tingginya permintaan selama periode libur serta penyesuaian biaya fuel surcharge.
Melihat tekanan inflasi yang kembali meningkat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian harga. Salah satunya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan terus disinergikan bersama TPID sepanjang tahun 2026. Upaya tersebut mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah konkret juga disiapkan, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP Bulog, hingga inspeksi mendadak atau sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Upaya pengendalian inflasi turut didukung melalui penyaluran bantuan alat dan benih padi oleh kementerian, pelaksanaan panen raya padi, serta peningkatan serapan gabah dan beras oleh Bulog.
Dari sisi distribusi, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi layanan penyeberangan ASDP untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan antardaerah.
Selain itu, koordinasi pengendalian inflasi terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pusat–Daerah, sidak pasar terhadap fungsi fasilitas dan pengawasan rantai distribusi di Pasar Mardika, serta pemantauan harga komoditas hortikultura secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
Dengan tekanan harga yang masih cukup kuat, pengendalian inflasi di Maluku tidak hanya bergantung pada operasi pasar, tetapi juga pada kemampuan menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan merespons cepat gejolak harga pangan di tingkat konsumen. (F64)
About The Author
