Ambon, Fakta64.com – Provinsi Maluku kembali mengalami inflasi pada Mei 2026 setelah bulan sebelumnya mencatat deflasi. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,93 persen, meningkat dibandingkan April 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,17 persen.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Maluku mencapai 3,27 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Namun, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi April 2026 yang sebesar 3,13 persen dan juga melampaui inflasi nasional yang tercatat 3,08 persen.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menjelaskan, kenaikan inflasi terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku.
“Kabupaten Maluku Tengah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,34 persen, disusul Kota Ambon sebesar 0,73 persen dan Kota Tual sebesar 0,46 persen.
Bank Indonesia mencatat, lonjakan inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi, yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,66 persen dan 0,21 persen,” katanya dalam rilis yang diterima media ini, kemarin.
Dijelaskan, peningkatan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama pendorong inflasi pangan. Harga ikan layang, ikan tongkol dan ikan cakalang mengalami kenaikan setelah dua bulan sebelumnya mengalami penurunan. Tingginya gelombang laut dan curah hujan selama Mei menyebabkan aktivitas penangkapan ikan terganggu sehingga pasokan di pasar berkurang.
“Di sektor transportasi, kenaikan tarif angkutan udara turut mendorong inflasi. Pemberlakuan biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar pada penerbangan domestik kelas ekonomi sejak 13 Mei 2026 menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan tarif pesawat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakan, meski inflasi meningkat, Bank Indonesia menilai kondisi harga di Maluku masih terkendali. Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), berbagai langkah pengendalian terus diperkuat melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Dia menambahkan, sejumlah upaya yang akan dilakukan antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, inspeksi pasar menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, penguatan distribusi barang melalui layanan penyeberangan ASDP, hingga peningkatan koordinasi untuk mengantisipasi dampak El Niño terhadap pasokan pangan.
“Kami akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkapnya.
Dengan tekanan harga yang masih didominasi faktor pasokan pangan dan transportasi, efektivitas langkah pengendalian pemerintah daerah dan TPID akan menjadi kunci menjaga inflasi Maluku tetap berada dalam sasaran hingga akhir 2026. (F64)
About The Author
