Piru,Fakta64.com – Kerusakan talud penahan ombak di Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menjadi sorotan. Tokoh muda Huamual, Wahid Hukul, meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.
Menurut Hukul, talud penahan ombak di dusun itu telah rusak selama kurang lebih 13 tahun tanpa adanya perbaikan berarti dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat masyarakat setempat merasa resah karena setiap musim pasang atau banjir rob, air laut hampir masuk ke rumah warga.
“Kerusakan talud ini sudah lebih dari 13 tahun. Kami sudah bosan karena pemerintah seolah diam dan tidak ada niat baik untuk melihat kondisi negeri ini,” ujar Hukul.
Ia menilai, Tanah Goyang selama ini merupakan salah satu penyumbang suara terbanyak dalam setiap pemilihan kepala daerah maupun gubernur, namun perhatian pembangunan justru minim.
“Setiap pemilu, suara dari Tanah Goyang selalu diminta. Tapi setelah terpilih, perhatian terhadap kami hampir tidak ada,” tegasnya.
Akibat talud yang rusak, beberapa rumah warga yang berada di bibir pantai kini terancam. Ombak kerap menghantam permukiman saat air laut naik.
“Kalau pasang naik, ombak langsung menghantam rumah. Air laut hampir masuk ke dalam rumah warga,” katanya.
Hukul menjelaskan, panjang talud yang rusak hanya sekitar 200 meter. Menurutnya, dengan panjang yang tidak terlalu besar, seharusnya perbaikan bisa segera dilakukan, bahkan oleh pemerintah desa sekalipun jika ada dukungan anggaran.
“Kalau hanya 200 meter lebih, mestinya bukan pekerjaan berat bagi pemerintah daerah maupun provinsi. Tapi sampai sekarang belum juga diperbaiki,” ujarnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat maupun Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Masyarakat Tanah Goyang berharap kerusakan talud ini menjadi perhatian serius pemerintah. Jika belum dapat dianggarkan pada tahun 2026, mereka meminta agar perbaikan dimasukkan dalam program pembangunan tahun 2027.
“Kami hanya ingin merasakan dampak positif pembangunan seperti daerah lain. Jangan sampai pemerintah terus tutup mata terhadap keselamatan masyarakat di pesisir,” pungkas Hukul.(SLP-FAKTA64)
