Ambon, fakta64.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja para pejabat eselon II yang baru saja dilantik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur kepada wartawan usai melantik puluhan pejabat eselon II di lantai 7 Kantor Gubernur, Jumat (20/2).
Menurut Gubernur, seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil dari mekanisme kepegawaian yang menerapkan prinsip meritokrasi, mulai dari proses seleksi, evaluasi kinerja, hingga pemetaan kebutuhan organisasi.
“Para pejabat yang dilantik telah memenuhi kompetensi dan kapabilitas pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Ini amanah yang harus dijawab dengan kerja keras, keikhlasan, dan integritas yang tidak diragukan. Jabatan bukan semata kebanggaan, tetapi ruang pengabdian kepada masyarakat melalui kerja nyata,” kata Gubernur.
Pasca pelantikan, Gubernur juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan koordinasi dan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan berbagai pihak terkait.
Konsolidasi organisasi, kata Gubernur, menjadi hal penting yang harus diprioritaskan.
Gubernur, menambahkan, pemerintah daerah saat ini membutuhkan pejabat yang tidak hanya duduk di kursi jabatan, tetapi mampu bergerak cepat, membaca tantangan, serta menghadirkan solusi. Menurutnya, era saat ini menuntut pelayanan publik yang lincah, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Lebih lanjut, dikatakan, selain itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak hanya memerintah, tetapi juga mampu menggerakkan, tidak hanya menunggu laporan, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat, serta tidak sekadar berbicara, melainkan mengeksekusi setiap permasalahan.
“Saya minta saudara-saudari yang dilantik untuk menunjukkan kinerja yang optimal dan bekerjalah secara profesional. Saya harapkan kontribusi terbaik dari saudara-saudara untuk kemajuan Maluku,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pemerintahan. Dan para pejabat diminta saling membantu, mendukung, dan membangun kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Menurut Gubernur, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri dalam memajukan Maluku. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Saya tegaskan kinerja para pejabat akan dievaluasi secara periodik dan saya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai pejabat pembina kepegawaian, saya pasti akan mengambil tindakan tegas jika tidak sesuai kinerja,” tegas Gubernur. (F64)
About The Author
