Ambon, Fakta64.com – Memasuki Februari 2026, Provinsi Maluku mencatat laju inflasi yang lebih terkendali di angka 0,58 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen (mtm).
Secara spasial, tekanan inflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,21 persen (mtm) dan 0,30 persen (mtm). Namun demikian, realisasi inflasi yang lebih tinggi tersebut tertahan oleh deflasi di Kota Tual sebesar -0,72 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 5,97 persen, berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy). Capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,70 persen (yoy), serta melampaui tingkat inflasi nasional yang tercatat 4,76 persen (yoy).
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, menyampaikan bahwa capaian inflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,17 persen.
“Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas hortikultura antara lain buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,14 persen, 0,14 persen, 0,12 persen, dan 0,08 persen,” ujarnya dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, perkembangan inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di tengah berlangsungnya aktivitas panen yang secara struktural masih berada dalam kondisi normal.
Selain itu, realisasi inflasi yang lebih tinggi juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. Peningkatan harga emas terjadi seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik global.
Lebih lanjut dijelaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026, dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” jelasnya.
Langkah pengendalian tersebut mencakup penjagaan ketersediaan pasokan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama wilayah sentra produksi, peningkatan keterjangkauan harga lewat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memastikan kelancaran distribusi.
“Di sisi lain, komunikasi efektif terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi,” tutupnya. (Fakta64)
About The Author
