Ambon, Fakta64.com – Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi di wilayah Provinsi Maluku tetap aman dan terjaga. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah dan Hiswana Migas dalam koordinasi distribusi energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Kamis (23/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika rantai pasok energi global yang fluktuatif, sekaligus untuk menjamin masyarakat di seluruh pelosok Maluku tetap memperoleh akses energi secara mudah dan merata.
Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku, Aria Aditya, menegaskan, bahwa ketahanan stok LPG di Maluku dalam kondisi aman. Sebagai bentuk adaptasi, Pertamina mulai mengoptimalkan pengisian LPG melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang berada di Kota Ambon sebagai pusat distribusi utama.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok dan suplai terus kami jaga. Kami telah menyesuaikan pola distribusi dengan mengoptimalkan SPBE di Ambon agar lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Surabaya,” ucapnya dalam rilis yang diterima media ini, Kamis, (23/4/2026).
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi hingga ke wilayah 3T, seperti Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, hingga Maluku Barat Daya. Untuk itu, Pertamina bersama Pemerintah Daerah sepakat mengoptimalkan jalur pelayaran umum dan program Tol Laut guna menjaga stabilitas harga dan pasokan di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal jalur distribusi, sehingga LPG dapat sampai ke masyarakat tepat waktu dengan harga yang tetap sesuai kondisi pasar,” tambahnya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengajak seluruh pihak untuk turut menjaga stabilitas pasar dengan mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.
Ia menyebutkan, sinergi yang dibangun melalui penandatanganan nota kesepahaman menjadi komitmen bersama dalam menjaga distribusi energi tetap stabil di tengah tantangan ekonomi global.
“Diharapkan kerja sama ini menjadi jaminan bahwa distribusi energi di Maluku tetap kokoh, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Abdul Haris, menyatakan dukungan penuh pemerintah dalam memastikan kelancaran distribusi LPG non-subsidi di wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menjaga akses jalur pelayaran agar distribusi dari SPBE Ambon ke daerah tidak mengalami kendala.
“Peran pemerintah adalah memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga ketahanan energi di seluruh wilayah Maluku tetap terjaga,” pungkasnya. (F64)
About The Author
