Ambon, Fakta64.com – Tahun 2025 menjadi babak awal kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Tahun pertama ini sekaligus menjadi fase krusial yang menentukan arah transformasi ekonomi Maluku ke depan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, pasangan ini telah meletakkan sejumlah fondasi strategis, namun juga dihadapkan pada realitas pahit lemahnya struktur ekonomi daerah yang selama ini tertopang oleh tingginya belanja pemerintah.
Ekonom Universitas Pattimura Ambon, Teddy Christianto Leasiwal, menyampaikan, secara umum, 2025 dapat disebut sebagai tahun koreksi dan transisi. Stabilitas makroekonomi berhasil dijaga, tetapi denyut ekonomi riil di tingkat masyarakat bawah masih jauh dari menggeliat.
“Dari sisi makro, capaian pemerintah patut diapresiasi. Inflasi tahunan Maluku tercatat 2,33 persen pada November 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional. Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar murah dan digitalisasi distribusi logistik.
Indikator sosial pun menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan turun dari 15,78 persen (September 2024) menjadi 15,38 persen (Maret 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke 74,09 poin dan resmi masuk kategori “tinggi”. Di sektor eksternal, ekspor luar negeri melonjak 21,35 persen, menandakan daya saing komoditas Maluku di pasar global semakin kuat,” katanya dalam release yang diterima media ini, Rabu, (25/02/2026).
Dijelaskan, namun di balik angka-angka positif tersebut, pertumbuhan ekonomi justru melambat tajam.
Pertumbuhan Melambat, Ketergantungan Terbuka
Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku hanya mencapai 1,44 persen (yoy), termasuk yang terendah secara nasional bersama Papua.
Menurutnya, perlambatan ini dipicu kontraksi konsumsi pemerintah sebesar -7,16 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran di awal pemerintahan baru. Fakta ini membuka kerentanan mendasar, ekonomi Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ketika belanja ditekan, pertumbuhan langsung tersungkur. Sektor swasta dan industri riil belum mampu menjadi motor penggerak utama.
“Hingga November 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 72,35 persen dari target. Belanja modal bahkan hanya 42,66 persen. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat tidak optimal. Proyek infrastruktur kecil melambat, sektor konstruksi tumbuh di bawah potensi, dan sektor perhotelan serta restoran lesu akibat minimnya perjalanan dinas,” jelasnya.
Lebih, lanjut, dikatakan, masalah struktural paling mencolok adalah minimnya industrialisasi. Proporsi pekerja informal meningkat dari 64,44 persen (2024) menjadi 68,41 persen pada Februari 2025. Artinya, semakin banyak masyarakat bekerja tanpa kepastian pendapatan dan jaminan sosial.
Dia menambahkan, Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan hanya sekitar 60 unit usaha berskala besar di Maluku, mayoritas bergerak di sektor jasa. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan masih menyumbang sekitar 40 persen PDRB, tetapi tanpa proses hilirisasi yang memadai. Komoditas diekspor dalam bentuk mentah, sedangkan nilai tambah dinikmati daerah lain.
UMKM memang menjadi penyelamat. Lebih dari 85 ribu pelaku UMKM menyumbang 61 persen PDRB nonmigas. Namun mereka bergerak tanpa ekosistem kuat. Akses modal terbatas, biaya logistik mahal, dan digitalisasi belum merata. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 3,4 persen—belum cukup mendongkrak ekonomi secara signifikan.
Dibandingkan 2024, kata dia, Pertumbuhan Tinggi yang Semu
Pada 2024, ekonomi Maluku tumbuh 5,34 persen, didorong tingginya belanja pemerintah menjelang tahun politik dan Pilkada. Inflasi kala itu hanya 1,28 persen. Namun pertumbuhan tersebut terbukti tidak berkelanjutan.
Saat mesin belanja pemerintah melambat pada 2025, fondasi ekonomi riil yang lemah langsung terlihat. Bahkan indikator ketenagakerjaan memburuk, dengan meningkatnya pekerja informal.
“Peran Pemerintah provinsi di 11 Kabupaten/Kota Dinilai Lambat.
Efektivitas kebijakan provinsi dalam mendorong pertumbuhan di 11 kabupaten/kota juga menjadi sorotan. Pertumbuhan masih timpang dan bergantung pada dana transfer serta belanja pegawai,” paparnya.
Dia menambahkan, kabupaten seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan masih tumbuh di bawah 3 persen. Sementara Kota Ambon dan Maluku Tengah tetap mendominasi kontribusi PDRB. Trickle-down effect belum terasa hingga daerah terluar.
“Beberapa catatan kritis terhadap Pemprov sepanjang 2025 antara lain, yakni, belum ada terobosan konkret untuk investasi di daerah berpotensi tinggi namun minim infrastruktur. Program cold storage dan pengolahan hasil laut masih sebatas kajian. Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota lemah. Program UMKM terpusat di Ambon. Dan tidak ada insentif fiskal khusus bagi daerah yang berhasil menarik investasi,” paparnya.
Lebih lanjut, dikatakan, kebijakan efisiensi anggaran di awal masa pemerintahan bahkan berdampak berat pada kabupaten yang bergantung pada proyek dekonsentrasi provinsi. Meski demikian, pemerintahan Lewerissa–Vanath telah memulai sejumlah langkah strategis. Salah satu yang menonjol adalah pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) di Seram Bagian Barat, yang ditandatangani di Osaka, Jepang.
“Proyek ini diharapkan menjadi poros logistik untuk menekan biaya distribusi antar-pulau yang selama ini tinggi,” imbuhnya.
Diketahui, wacana hilirisasi sagu dan hasil laut juga mulai digaungkan. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor manufaktur 20–30 persen dalam dua tahun ke depan.
Ke depan, ada empat agenda mendesak, yakni, Akselerasi realisasi belanja modal di atas 80 persen pada 2026. Hilirisasi konkret melalui pembangunan industri pengolahan. Penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator utama keberhasilan. Dan Percepatan studi kelayakan dan konstruksi awal proyek MIP.
“Tahun pertama kepemimpinan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath dapat disebut sebagai tahun fondasi dengan hasil pahit-manis. Stabilitas makro dan indikator sosial terjaga, namun perlambatan pertumbuhan dan membengkaknya sektor informal menjadi alarm serius. Tantangan terbesar kini bukan pada perencanaan, melainkan pada eksekusi. Jika akselerasi dan keberanian terobosan di sektor riil benar-benar diwujudkan, Maluku memiliki peluang keluar dari jebakan ekonomi primer menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkualitas. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya, apakah fondasi yang telah diletakkan mampu menjelma menjadi lompatan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (F64)
About The Author
