
Fakta64.com, Jakarta — Di balik angka fantastis 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan kini menghadapi tantangan yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata: kecurangan. Penguatan sistem pencegahan dan penanganan fraud pun menjadi langkah yang tak sekadar strategis, melainkan sebuah keharusan yang mendesak.
Hal itu menjadi benang merah dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi panggung konsolidasi para pemangku kepentingan untuk merancang ekosistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas — sebuah fondasi yang selama ini kerap terabaikan di tengah derasnya arus kepesertaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, tak menampik bahwa dampak kecurangan jauh melampaui kerugian finansial. Ia menyebut praktik curang berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu layanan, hingga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional. “Kecurangan bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal nyawa dan keadilan bagi seluruh peserta,” tegasnya dalam forum tersebut.
Karena itu, BPJS Kesehatan memperkuat pengendalian melalui serangkaian langkah konkret: penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, hingga kolaborasi lintas sektor. Tim Anti-Kecurangan JKN telah dibentuk di seluruh jenjang organisasi — dari pusat, wilayah, hingga cabang. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan menerapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat sistem monitoring dan pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut Prihati, besarnya cakupan JKN harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang semakin kuat. Kompleksitas pelayanan, pembiayaan, pengelolaan data, dan hubungan antarpemangku kepentingan menuntut pendekatan pengendalian kecurangan yang lebih adaptif dan menyeluruh. BPJS Kesehatan pun mendorong transformasi pelayanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare — sebuah pergeseran paradigma yang diharapkan berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien, sekaligus memastikan pemanfaatan biaya yang lebih efektif dan efisien.
Penguatan ekosistem ini turut didorong melalui pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menekankan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Keterlibatan regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam membangun sistem yang terintegrasi. “Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menutup semua celah sendirian. Ini adalah kerja kolektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan Program JKN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Ia mendorong penguatan landasan regulasi, penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor. Menurutnya, sistem anti-kecurangan harus mampu mendeteksi, menghentikan, dan mengantisipasi berbagai modus penyimpangan secara efektif. “Jangan sampai dana rakyat yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru bocor oleh permainan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam konferensi tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada tokoh, tim pencegahan, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan JKN. Provinsi Bali meraih predikat terbaik pertama untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat provinsi sekaligus Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam kategori komitmen pemerintah provinsi.
Melalui INAHAFF 2026, penguatan pengawasan dan kolaborasi diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi maupun komitmen kelembagaan. Lebih dari itu, upaya tersebut menjadi fondasi untuk memastikan dana JKN dikelola secara bertanggung jawab, pelayanan kesehatan terlindungi dari praktik kecurangan, dan keberlanjutan jaminan kesehatan nasional tetap terjaga. Tanpa pengawasan yang tajam dan kolaborasi yang solid, cakupan 98,5 persen hanya akan menjadi angka kosong tanpa makna. (F64)
