
Ambon, Fakta64.com – Nasib 74 guru kontrak di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kian memprihatinkan. Masa kontrak mereka berakhir pada Desember 2025, namun hingga memasuki bulan ke-10 tahun 2026, para tenaga pendidik itu tetap mengajar tanpa kejelasan Surat Keputusan (SK) perpanjangan maupun kepastian pembayaran gaji.
Ironisnya, alih-alih memberikan solusi, Pemerintah Daerah (Pemda) SBB justru terkesan mendiamkan persoalan krusial tersebut. Sikap bungkam itu memicu kecaman keras dari Aktivis SBB, Mansyur Tomagola.
“Sejak kontrak berakhir pada Desember 2025 sampai dengan saat ini, tidak ada kejelasan sama sekali. Para guru ini tetap mengabdi dan mengajar tanpa tahu kapan mereka akan dibayar, sementara Pemda SBB justru terkesan mendiamkan hal ini,” ujar Tomagola, Senin (19/11/2026).
Mansyur juga mempertanyakan kejanggalan administrasi di lingkup Pemda SBB terkait dokumen kontrak para tenaga pendidik tersebut.
“Ini sudah sangat keterlaluan. Kalaupun SK atau surat kontrak perpanjangan para guru ini sudah selesai, kenapa tidak segera diberikan? Kenapa Pemda justru memilih diam hingga membiarkan 74 guru kontrak ini mengajar selama 10 bulan penuh tanpa bayaran dan tanpa kepastian hukum?” tanyanya.
Menurutnya, sikap diam Pemda SBB merupakan bentuk kelalaian serius yang mencederai rasa keadilan dan mengabaikan kelangsungan hidup para guru beserta keluarga mereka—guru yang menjadi ujung tombak pendidikan di Bumi Saka Mese Nusa.
“Saya meminta dengan tegas agar Pemda SBB secepatnya memberikan kejelasan resmi serta mencairkan hak para guru. Jika terus didiamkan dan tidak ada kepastian dalam waktu dekat, persoalan ini akan segera kami ajukan dan laporkan secara resmi ke Ombudsman!” tutup Tomagola. (F64)
