
Ambon, Fakta64.com – Pembahasan anggaran daerah tidak boleh berhenti pada angka pendapatan dan belanja semata. Pemerataan pembangunan, keadilan distribusi anggaran, kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan sejumlah aspek substansial menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan anggaran, terutama menyangkut pendapatan daerah, struktur belanja, hingga distribusi pembangunan yang selama ini dinilai perlu mendapat perhatian lebih. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (18/11/2026).
Menurut Benhur, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi formalitas perencanaan maupun membagi anggaran berdasarkan rutinitas birokrasi. Ia menekankan belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung merata dan tidak terkonsentrasi pada wilayah atau titik tertentu.
“Yang menjadi perhatian kita adalah aspek substansial, terutama pendapatan, belanja, distribusi belanja, kesejahteraan daerah, serta infrastruktur yang harus merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada titik tertentu,” tegas Benhur.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa DPRD Provinsi Maluku ingin memastikan pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi juga pada siapa yang menerima manfaat dan sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Keterbatasan akses transportasi, konektivitas antarpulau, kebutuhan infrastruktur dasar, hingga disparitas pelayanan publik menuntut kebijakan belanja yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis dan ketimpangan wilayah. Distribusi anggaran yang tidak proporsional berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan apabila tidak dikoreksi sejak tahap pembahasan.
Benhur mengungkapkan, DPRD dalam waktu sesingkat mungkin akan mempersiapkan daftar inventarisasi masalah sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan anggaran yang disampaikan pemerintah daerah. Dokumen tersebut nantinya menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, menguji prioritas program, serta memastikan pendapatan dan belanja daerah disusun lebih rasional, efektif, dan berkeadilan.
DPRD menargetkan seluruh proses pembahasan selesai paling lambat 30 Desember. Target itu menjadi komitmen agar proses penganggaran tidak berlarut-larut, namun tetap mengedepankan ketelitian, tanggung jawab, dan kepentingan publik.
“Target kita harus diselesaikan pada tanggal 30 Desember. Apa pun risikonya, harus kita lakukan,” tegasnya.
Namun, percepatan pembahasan tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan substansi. Efisiensi anggaran harus benar-benar diselaraskan dengan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga penghematan tidak justru mengorbankan pelayanan publik maupun kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
DPRD juga akan mempersiapkan diri melakukan koreksi terhadap komponen pendapatan, belanja, serta alokasi program yang dinilai perlu disesuaikan. Koreksi tersebut diharapkan menghasilkan struktur anggaran yang lebih seimbang, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sorotan terhadap distribusi belanja menjadi penting karena anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperkuat ketimpangan. Wilayah yang selama ini tertinggal harus memperoleh perhatian serius, terutama dalam pemenuhan infrastruktur, akses pelayanan, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola pendapatan secara realistis, tidak bergantung pada asumsi yang terlalu optimistis, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Benhur mengisyaratkan proses pembahasan anggaran akan diarahkan pada penajaman prioritas dan penyelarasan program agar pelaksanaan pembangunan memberikan pelayanan lebih baik serta menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Dengan demikian, pembahasan anggaran kali ini bukan sekadar agenda administratif antara pemerintah daerah dan DPRD. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi ujian terhadap keberanian politik dalam menentukan prioritas, mengoreksi ketimpangan, serta memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku. Anggaran yang baik bukan hanya terlihat dari besarnya angka yang disepakati, melainkan dari seberapa adil pembangunan dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan belum menikmati pelayanan maupun infrastruktur secara memadai.
Jika target penyelesaian pada 30 Desember dapat dicapai dengan pembahasan yang terbuka, kritis, dan berpihak pada pemerataan, DPRD memiliki kesempatan memastikan anggaran daerah tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan bagi Maluku. Komitmen pemerataan tersebut nantinya harus dibuktikan melalui keputusan anggaran yang konkret, alokasi yang transparan, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pemerataan pembangunan tidak cukup dijanjikan dalam pembahasan anggaran, tetapi harus terlihat dalam alokasi, pelaksanaan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (F64)
