
Ambon, Fakta64.com – Pemerintah Kota Ambon terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran Website PROKLAMASI (Portal Rekapitulasi dan Monitoring Infrastruktur Terintegrasi), Selasa (17/11/2026).
Kegiatan launching yang berlangsung pukul 14.00 WIT bertempat di Ruang Rapat Vlissingen ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan terintegrasi, khususnya dalam pengelolaan serta monitoring pembangunan infrastruktur daerah.
Website PROKLAMASI merupakan sebuah portal digital yang dirancang untuk mendukung proses rekapitulasi data sekaligus pemantauan infrastruktur secara terintegrasi. Kehadiran platform ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperoleh informasi yang lebih terstruktur sebagai dasar pengawasan dan pengambilan kebijakan pembangunan.
Peluncuran tersebut berada dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon.
Dalam kegiatan ini, Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., dan Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, S.Sos., menjadi bagian dari jajaran pimpinan daerah yang ditampilkan dalam momentum peluncuran. Sementara itu, Chandra Futwembun, S.T., M.T., tercantum sebagai Project Leader pengembangan Website PROKLAMASI.
Mengusung semangat “Satu Portal, Satu Data, Untuk Infrastruktur Kota Ambon Lebih Tertata”, PROKLAMASI diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung modernisasi sistem pemerintahan, terutama dalam memastikan pengelolaan informasi pembangunan infrastruktur berjalan lebih tertib dan terintegrasi.
Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
- Dengan hadirnya Website PROKLAMASI, diharapkan pengelolaan data dan monitoring infrastruktur di Kota Ambon dapat semakin optimal, sehingga perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah. (NI)
