
Ambon, Fakta64.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu fondasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Melalui Moluccas Financial Days 2026, OJK tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mendorong pemanfaatannya secara bijak, aman, dan produktif.
Moluccas Financial Days 2026 berlangsung pada 13–14 November di Pattimura Park, Ambon, sebagai puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Maluku. Mengusung tema “Keuangan Inklusif, Ekonomi Maluku Progresif”, kegiatan ini melibatkan enam instansi vertikal, 20 lembaga jasa keuangan, dan 36 UMKM.
Berbagai agenda dihadirkan, mulai dari edukasi keuangan, pameran layanan jasa keuangan, bazar UMKM, talkshow, hingga kompetisi edukatif. Lima kegiatan talkshow tercatat menjangkau lebih dari 500 peserta secara kumulatif.
Upaya tersebut menjadi penting mengingat indeks literasi keuangan masyarakat Maluku pada 2026 baru mencapai 63,87 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 87,59 persen. Keduanya masih berada di bawah capaian nasional, masing-masing 69,57 persen dan 93,61 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan sektor keuangan di Maluku bukan semata-mata membuka akses layanan, melainkan memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menegaskan peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan daerah dengan keterbatasan akses.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau memperoleh pembiayaan, tetapi juga harus mampu menggunakan produk keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan.
Sepanjang Oktober 2026, OJK bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) dan para pemangku kepentingan telah melaksanakan 15 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 1.710 peserta di berbagai wilayah Maluku.
Dampak konkret terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp237,22 miliar kepada 4.341 debitur baru. Selain itu, Kredit Mekaar Madani mencapai Rp52,13 miliar untuk 1.118 debitur baru, serta Kredit Usaha Mikro (KUM) Kreatif sebesar Rp185 juta kepada sembilan debitur baru.
Perluasan akses juga dilakukan melalui pembukaan 42 Agen Laku Pandai baru di desa pesisir, 2.071 rekening Simpanan Pelajar (SimPel), dan 1.150 rekening tabungan emas.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat penambahan 9.059 peserta baru selama September hingga Oktober 2026.
Di sektor pasar modal, pengenalan investasi kepada generasi muda turut diperkuat melalui pembukaan 585 Single Investor Identification (SID) saham baru, yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para penggerak inklusi keuangan, OJK memberikan Moluccas Financial Award 2026 kepada 11 lembaga jasa keuangan dan dua pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah institusi, di antaranya BRI Area Maluku, BSI Cabang Ambon, Pegadaian Area Ambon, BPD Maluku dan Maluku Utara, PNM Cabang Ambon, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, CIMB Niaga Cabang Ambon, Phintraco Sekuritas Maluku, Adira Finance Cabang Ambon, dan Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ambon.
Sementara untuk kategori pemerintah daerah, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas keberlanjutan program KUM Kreatif melalui dukungan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro, serta Pemerintah Kota Ambon melalui inovasi program BETA (Baku Kele Pekerja Rentan) yang memberikan perlindungan kepada 25.000 pekerja rentan.
Sementara itu, ditempat yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang, menyatakan, komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan OJK dan industri jasa keuangan. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan, menurutnya, membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah pesisir memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan keuangan.
Melalui Moluccas Financial Days 2026, OJK menegaskan bahwa keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah rekening maupun akses pembiayaan. Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif, memperkuat perlindungan masyarakat, membangun budaya menabung, dan meningkatkan kecakapan finansial.
Kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan menjadi penggerak pemerataan akses keuangan di Maluku, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. (F64)
