
AMBON, Fakta64.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Keadilan dan Transparansi (AKSI) Indonesia menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Gerindra, M. Zen Latukaisupy, dalam dugaan backing operasi tambang ilegal sinabar yang tidak mengantongi izin pertambangan.
Sinabar (cinabar) merupakan mineral logam penghasil utama merkuri yang dilarang diproduksi dan ditambang, serta diatur melalui berbagai regulasi pertambangan, lingkungan hidup, hingga konvensi internasional.
Ketua Kajian Isu dan Advokasi LSM AKSI Indonesia, Umar Lewen, S.Ip, mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Gerindra dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa untuk mengevaluasi serta memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang diduga terlibat dalam operasi tambang ilegal tersebut.
“Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan (Satgas PKH) yang bertujuan mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai dan ditambang secara ilegal, menagih denda administrasi, memulihkan aset negara, serta menyerahkan proses pidana kepada aparat penegak hukum,” ujar Umar.
LSM AKSI Indonesia pun mendesak DPP dan DPD Partai Gerindra Maluku mengevaluasi serta memberi sanksi tegas kepada M. Zen Latukaisupy, yang diduga ikut membacking operasi tambang ilegal sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
“Kami akan mempressure persoalan dugaan keterlibatan backing tambang ilegal sinabar ini lewat aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Partai Gerindra Provinsi Maluku, untuk meminta Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku mendalami dan mengusut dugaan keterlibatan M. Zen Latukaisupy. Kalau benar terlibat, maka segera evaluasi dan beri sanksi tegas,” tutup Umar. (F64)
