
Ambon, Fakta64.com — DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk menjawab persoalan krisis air bersih di Pulau Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan air bersih untuk dua desa di Watubela, yakni Lahema dan Ilili. Pembangunan sarana air bersih di kedua desa itu ditargetkan akan direalisasi pada 2026.
Kepastian ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Maluku Abdullah Kelilauw usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Dinas PUPR Provinsi Maluku, serta perwakilan mahasiswa asal Watubela, Kamis (05/11/2026)
Abdullah mengatakan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut
dari pembahasan komisi bersama instansi teknis dalam APBD Perubahan 2026 dan telah disetujui untuk kedua Desa dimaksud.
Dikatakan persetujuan penganggaran ini bagian dari menjawab aspirasi mahasiswa asal Watubela yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di DPRD, mendesak pemerintah segera mengatasi kesulitan air bersih di wilayah tersebut.
“Alhamdulillah, dalam APBD Perubahan 2026 sudah bisa diakomodir terutama untuk Desa Lahema dan Ilili di Watubela. Anggarannya kurang lebih Rp2 miliar dan ditargetkan direalisasikan tahun ini,” kata Kelilauw.
Menurutnya, penyelesaian persoalan air bersih tidak hanya difokuskan pada dua desa tersebut. DPRD juga menerima berbagai aspirasi dari wilayah lain di Kabupaten SBT yang menghadapi persoalan serupa.
Di Kecamatan Watubela, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian di Kisui, Eldedora dan Tanah Soa.
Sementara di Kecamatan Pulau Panjang terdapat Desa Lalasa yang membutuhkan penanganan sama.
Persoalan serupa juga ditemukan di desa Administratif Persiapan Wawasa, Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom, serta Desa Rumeon.
Kelilauw menegaskan, kebutuhan sejumlah desa tersebut akan diperjuangkan melalui anggaran di tahun berikutnya.
Untuk itu, koordinasi dengan balai dan pemerintah daerah terus dilakukan, termasuk menyiapkan dokumen teknis sebagai persyaratan pengusulan program.
“Kami sudah mendapat penegasan dari pihak balai. Selanjutnya akan dikomunikasikan, termasuk menyiapkan dokumen pendukung untuk desa-desa yang direncanakan masuk dalam program tahun berikutnya,” ujar Polisi NasDem itu.
Dia menjelaskan, penanganan persoalan air bersih di wilayah SBT membutuhkan sinergi pemerintah Kabupaten dan Provinsi, termasuk balai teknis sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, usulan pembangunan dapat diproses dan direalisasikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan SBT, Kelilauw menegaskan komitmennya untuk, terus mengawal aspirasi masyarakat.
Apalagi, ia juga masih dipercayakan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku.
Posisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu ruang untuk memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat dari dapil SBT, saya tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat di komisi maupun badan anggaran,”tegas politisi NasDem tersebut.
Dia memastikan, alokasi sekitar Rp2 miliar untuk Lahema dan Ilili menjadi tahap awal penanganan persoalan air bersih di Watubela.
“Untuk desa-desa lainnya kita terus didorong agar dapat memperoleh perhatian dalam APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya,” tandasnya. (F64)
