
Ambon, Fakta64.com– Rencana pemanfaatan badan Sungai Wai Tomu di Kota Ambon untuk kepentingan pembangunan berskala besar dan permanen mendapat sorotan akademisi. Pembangunan di atas badan sungai dinilai bertentangan dengan fungsi ekologis sungai serta ketentuan tata ruang yang berlaku.
Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon sekaligus pakar lingkungan, Prof. Dr. Yusthinus Thobias Male, S.Si., M.Si., mengatakan, sungai memiliki fungsi penting dalam sistem tata air, terutama sebagai saluran aliran air dari daratan (runoff). Karena itu, badan sungai tidak boleh dialihfungsikan untuk aktivitas pembangunan yang menghambat aliran air.
Menurutnya, pemanfaatan sungai untuk fasilitas tertentu, seperti jembatan penyeberangan, masih dimungkinkan sepanjang tidak menutup badan sungai secara permanen. Berbeda halnya dengan pembangunan pusat bisnis, kawasan komersial, maupun tempat usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berpotensi mengganggu fungsi sungai.
Ia menegaskan, pembangunan di atas badan sungai berisiko menghambat aliran air, memicu penumpukan sampah, hingga menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat.
Dari aspek kewenangan, pemanfaatan sungai harus mendapat perhatian dan mengikuti ketentuan Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara dari sisi tata ruang, pembangunan tersebut juga harus mengacu pada peruntukan ruang yang ditetapkan pemerintah kota.
“Jangankan di atas badan sungai, pembangunan di kawasan sempadan sungai saja harus mengikuti ketentuan tata ruang. Apalagi kalau pembangunan dilakukan tepat di atas badan sungai,” tegas Male saat dikonfirmasi lewat telepon, Jumat, (30/10/2026).
Ia menjelaskan, perubahan fungsi atau peruntukan ruang tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut.
Selain itu, proses penilaian harus melibatkan instansi terkait, yakni BWS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup. Namun, kesesuaian tata ruang menjadi persyaratan mendasar sebelum proses kajian dan rekomendasi lingkungan dilanjutkan.
“Selama tata ruangnya tidak sesuai, tidak akan ada proses lingkungan. Karena tata ruangnya sudah salah,” ujarnya.
Male juga mengingatkan bahwa kepentingan pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan fungsi ekologis sungai dan kepentingan publik.
Menurutnya, menjadikan badan sungai sebagai pusat bisnis, kawasan komersial, atau lokasi parkir bukanlah kebutuhan mendesak yang dapat membenarkan perubahan fungsi ruang.
“Tata ruang tidak memungkinkan pemanfaatan permukaan sungai untuk sesuatu yang bersifat masif, besar, dan permanen,” tandasnya.
Karena itu, ia menilai aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi untuk mempertahankan fungsi Sungai Wai Tomu merupakan hal penting. Upaya tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian warga terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan tata ruang Kota Ambon. (F64)
