Ambon, Fakta64.com – Provinsi Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75 persen (month to month/mtm) pada Juli 2026, berbalik arah setelah pada Juni lalu mengalami inflasi sebesar 1,49 persen (mtm). Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, terutama ikan dan hortikultura, menjadi faktor utama yang menekan laju inflasi di daerah.
Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, secara spasial deflasi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,14 persen (mtm) dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual masih mencatat inflasi tipis sebesar 0,13 persen (mtm).
Meski terjadi deflasi secara bulanan, inflasi tahunan (year on year/yoy) Provinsi Maluku tetap terkendali di level 2,75 persen, masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan capaian inflasi tahunan tersebut juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,80 persen (yoy).
“Deflasi Juli 2026 terutama dipicu oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil deflasi sebesar 0,71 persen (mtm). Deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas ikan pelagis kecil, antara lain ikan layang dan ikan selar, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,15 persen,” kata Surya dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta64.com, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, turunnya harga ikan dipengaruhi kondisi cuaca yang relatif kondusif serta meningkatnya hasil tangkapan nelayan melalui pemanfaatan rumpon di perairan pesisir. Selain komoditas perikanan, harga sejumlah komoditas hortikultura juga mengalami penurunan. Bawang merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,16 persen dan 0,11 persen, seiring memasuki masa panen di sejumlah sentra produksi serta meningkatnya pasokan dari luar Provinsi Maluku.
Dijelaskan, untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku terus memperkuat berbagai langkah pengendalian melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurutnya, strategi pengendalian inflasi sepanjang 2026 akan tetap berpedoman pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga daya beli masyarakat.
Dia menambahkan, sementara itu, pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog untuk meningkatkan produksi dan menjaga kecukupan stok pangan. Di sisi distribusi, TPID bersama pemangku kepentingan terus mengoptimalkan konektivitas antarwilayah agar distribusi bahan pangan berjalan lancar dan mampu menekan gejolak harga.
Adapun pada aspek komunikasi efektif, koordinasi rutin melalui rapat TPID, pemantauan harga dan stok pangan, hingga inspeksi mendadak ke pasar terus dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat. (F64)
About The Author
